Dewan Minta Larangan Study Tour Dikaji Ulang oleh Disdikbud Jateng

JOGLONEWS.CO, SEMARANG – Ketua Komis E DPRD Jateng Abdul Hamid berharap larangan study tour di Jateng bisa dievaluasi dan dikaji ulang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng. Sebab dikhawatirkan program zero pungutan bagi sekolah yang digagas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ini akan berubah di masa kepemimpinan yang baru. 

“Ke depannya kami mengharap itu ada evaluasi, untuk dijadikan patokan bagaimana study tour itu sudah dibolehkan kembali. Mungkin dengan format yang lebih mendidik dari tujuan study-nya, ada pengalaman dari sisi kependidikan atau ilmu pengetahuan itu lebih menarik, tidak hanya sekadar untuk refreshing jalan-jalan saja,” terang Abdul Hamid di Semarang, Senin (20/5).

Hamid mengaku, banyak menerima aspirasi dari masyarakat yang ingin anak-anak mereka berekreasi atau melakukan study tour sebelum lulus. Namun harus terhalang karena adanya peraturan program zero pungutan di sekolah. 

“Tapi aspirasi dari masyarakat sudah banyak ketika anak-anak lulusan SMA/SMK itu juga ingin study tour,” jelasnya. 

Pihaknya berharap apabila ke depan ada perubahan peraturan, study tour diizinkan kembali namun dengan kemasan yang lebih baik. Sekolah yang nantinya bertugas mengemas study tour agar bisa dijadikan ajang berkumpul siswa mengekspresikan diri. Sebelum nantinya mereka lulus untuk bekerja atau melanjutkan kuliah. 

“Harapan saya nanti kalau seumpama itu (peraturan) bisa diubah dalam peraturan yang baru itu sudah dibolehkan kembali untuk study tour. Ini merupakan kreatifitas dari masing-masing sekolah akan mengemas gantinya study tour itu,” tambahanya. 

Mengenai adanya praktik-praktik guru yang tidak bertanggung jawab dan justru menyelewengkan uang study tour, Hamid menyebut perlu dilakukan evaluasi dan edukasi. 

“Ya praktik-praktik itu membutuhkan evaluasi minimal satuan pendidikan sendiri. Kepala sekolah harus bertanggung jawab dari praktik-praktik yang semacam itu,” pungkasnya.