JOGLONEWS.CO, SEMARANG – Jaksa penuntut umum menuntut Anggoro Bagus Pamuji, terdakwa kasus dugaan pembobolan bank milik pemerintah daerah, hukuman 9 tahun dan 8 bulan. Tuntutan tersebut dilayangkan atas tindak pidana korupsi terdakwa yang merugikan negara hingga Rp 7,7 miliar.
Jaksa Penuntut Umum Jehan N.A. juga menuntut terdakwa yang merupakan mantan Kepala Unit Pemasaran sebuah bank pemerintah daerah di Kota Semarang untuk membayar denda sebesar Rp500 juta. Jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.
“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ” katanya pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (3/6).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah mencatat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp7,7 miliar. Terjadi pada kurun waktu tahun 2019 hingga 2021.
Modus yang dilakukan terdakwa dalam perbuatannya, antara lain melalui penyimpangan setoran pelunasan kredit sebesar Rp3,8 miliar, penyimpangan klaim asuransi sebesar Rp773 juta, dan pencairan kredit fiktif sebesar Rp3 miliar.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara. “Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ” katanya.
Jaksa juga menuntut terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,7 miliar. Jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 4 tahun dan 10 bulan.
Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.
